Berita Terkait

Berita Populer

• Objek Wisata Terbaik di Kendari, Sulawesi Tenggara.
• Kebudayaan Suku Muna Di Sulawesi Tenggara
• Sejarah Kolonial Belanda di Kota Kendari
• BUDAYA BARTER PADA SUKU TOLAKI
• Keindahan Pulau Labengki di Sulawesi Tenggara
• Sejarah Buton sultra – Sulawesi Tenggara
• Profil Kota Kendari
• Film Molulo Angkat Adat Bugis-Makassar dan Kendari
• Pemkot Kendari Jalin Kerjasama Dengan BPKP
• Budaya Tolaki

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat terus memantau atau mendampingi kinerja laporan keuangan sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat.

Pendampingan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik, namun 3 kabupaten berikut ini tetap saja menunjukkan kinerja laporan keuangan yang kurang memuaskan.

Kepala BPKP Papua Barat Sumitro mengatakan, 3 kabupaten tersebut adalah Manokwari, Fakfak dan Teluk Wondama. Laporan keuangan 3 kabupaten tersebut pada 2014 tetap saja disclaimer atau tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Padahal menurut Sumitro, sebelum pendampingan dilakukan, 3 bupati kabupaten tersebut sudah meneken kesepakatan dengan BPKP disaksikan BPK RI.

Bahkan menurut dia, bupati Manokwari yang selama ini memilih membuat LKPD tanpa bantuan BPKP, kini sudah “menyerah” dan meminta bantuan BPKP untuk melakukan pendampingan.

Terlepas dari hal itu, Sumitro mengatakan, pihaknya mendampingi sejumlah kabupaten di Papua Barat, termasuk provinsi Papua Barat, dalam penyusunan laporan keuangan,termasuk memfasilitasi penggunaan Sistem Informasi Managemen Keuangan Daerah/Simda.

“Pendampingan meliputi perencanaan, pembinaan, pendampingan pelaksanaan, penatausahaan, termasuk laporan membantu fasilitas Simda kepada pemerintah,” ungkap dia di ruang kerjanya.

Pendampingan dimaksudkan agar kabupaten-kabupaten bisa memperbaiki kinerja laporan keuangan, minimal tidak disclaimer atau mendapatkan opini dari BPK.

Menurut Sumitro, BPKP memasang target agar laporan keuangan 7 kabupaten/kota WTP (wajar tanpa pengecualian) dan 5 WDP (wajar dengan pengecualian) ditahun 2014. “Tapi masih belum terealisasi,” kata dia.

Selama 2011 hanya hanya Sorong Selatan dan Teluk Bintuni yang mendapat opini WDP. Pada tahun 2012 menyusul Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Kaimana.

Pemprov Papua Barat yang 11 tahun disclaimer, akhirnya WDP pada 2013. Maybrat, Kota Sorong dan Tambrauw juga WDP pada tahun yang sama.